BIROKRASI

Definisi 
Birokrasi adalah mesin pelaksana kebijakan. Efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintahan mendapat wujud nyatanya pada efektivitas dan efisiensi birokrasi.
Michael G. Roskin, et al., menyebut pengertian birokrasi. Bagi mereka birokrasi adalah setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan (to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan (decision makers). Idealnya, birokrasi merupakan suatu sistem rasional atau struktur yang terorganisir yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien.
Birokrasi juga dioperasikan oleh serangkaian aturan serta prosedur yang bersifat tetap. Terdapat rantai komando berupa hirarki kewenangan di mana tanggung jawab setiap bagian-bagiannya 'mengalir' dari 'atas' ke 'bawah.'
Selain itu, birokrasi juga disebut sebagai badan yang menyelenggarakan Civil Service (pelayanan publik). Birokrasi terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh eksekutif, dan posisi mereka ini 'datang dan pergi. Artinya, mereka-mereka duduk di dalam birokrasi kadang dikeluarkan atau tetap dipertahankan berdasarkan prestasi kerja mereka. Seorang pegawai birokrasi yang malas biasanya akan mendapat teguran dari atasan, yang jika teguran ini tidak digubris, ia kemungkinan besar akan diberhentikan dari posisinya. Namun, jika seorang pegawai menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan, ada kemungkinan ia akan dipromosikan untuk mendapat posisi yang lebih tinggi (tentunya dengan gaji dan kewenangan yang lebih besar pula).

Keuntungan Birokrasi

Teori birokrasi ini mempunyai kekuatannya yang tersendiri, walaupun teori ini sering dikaitkan dengan negatif, namun teori birokrasi ini juga banyak memberikan sumbangan kepada teori dalam pengurusan sumber manusia.

Hierarki dan definisi tanggungjawab adalah merupakan ciri penting birokrasi dalam membantu  pengurusan tempat kerja yang tersusun. Lakaran prinsipal terhadap semua tugas haruslah jelas dan harus disusun dalam bentuk hierarki.Ada Aturan, Norma, dan Prosedur untuk Mengatur Organisasi

Kelemahan Birokrasi

Kelemahan-kelemahan birokrasi terletak dalam hal:

   a. penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional

   b. terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan hirarki

   c. kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi

   d.   berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasi

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam birokrasi sebenarnya tidak berarti bahwa birokrasi adalah satu bentuk organisasi yang negatif, tetapi seperti dikemukakan oleh K. Merton lebih merupakan “bureaucratic dysfunction” dengan ciri utamanya “trained incapacity”.

Usaha-untuk memperbaiki penampilan birokrasi diajukan dalam bentuk teori birokrasi sistem perwakilan. Asumsi yang dipergunaksn adalah bahwa birokrat di pengaruhi oleh pandangan nilai-nilai kelompok sosial dari mana ia berasal.

Salah satu kelemahan yang sering dikaitkan dengan birokrasi ialah “red tape” . Istilah ini merujuk kepada satu peraturan birokrasi yang sangat berlebihan sehingga menyebabkan kelewatan kepada sesuatu urusan ataupun proses.

Keengganan untuk mengakui adanya konflik di antara otorita yang disusun secara hirarkis dan sulit menghubungkan proses birokratisasi dengan modernisasi yang berlangsung di negara-negara sedang berkembang.

Birokratisme

      Birokratisme atau red-tape, yang banyak menjadi budaya birokrasi. Kepentingan masing-masing individu atau departemen di dalam birokrasi itu sendiri membuat layanan kepada pelanggan atau pemakai menjadi buruk. Belum lagi diperparah oleh praktek-praktek ilegal yang sering terjadi dalam tubuh birokrasi, membuat masyarakat banyak dirugikan.

     Larry Farell penulis buku entrepreneurial Age, menyindir birokrat sebagai orang-orang yang kehilangan visi produk/jasa yang ditwarkan dan visi tentang pelanggan yang dilayani. Dalam era serba kompetitif, kecepatan dan ketepatan menjadi kunci sukses pelayanan, lebih-lebih bagi entreprenuer. Struktur perlu dibangun, namun dengan syarat mutlak dapat membuat kita lincah dan cepat bergerak.

     Bagi Max Weber, supaya birokrasi bisa adil dan efisien, harus memiliki prinsip-prinsip yang rasional. Pertama, kedudukan dan cara kerja staf terikat oleh peraturan. Kedua, staf memiliki kompetensi khusus dalam menduduki jabatannya. Ketiga, susunan jabatan bersifat hierarki, jabatan yang tingkatannya lebih rendah berada di bawah pengendalian tingkat yang lebih tinggi, dan keempat, peraturan yang mengatur tingkah laku sesuatu jabatan berbentuk aturan-aturan teknis. Kelima, staf tidak dapat memiliki sarana produksi administrasi atau ada pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan milik pribadi staf. Keenam, semua sumber daya organisasi harus bebas dari setiap pengendalian ekstern. Terakhir, tindakan, keputusan, peraturan administratif harus dirumuskan dan dicatat secara tertulis (lihat Amitai Etzion, "Organisasi-organisasi Modern", Jakarta, UI-Press, 1982).

Daftar Pustaka 

Michael G. Roskin, et al., Political Science: An Introduction, Bab 16

B. Guy Peters and Vincent Wright, “Public Policy and Administration, Old and New, dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, A New Handbook of Political Science, Part VII, Bab 27

Andrew Heywood, Politics, Second Edition, (New York : Palgrave Macmillan, 2002)

Azizy,Qodri Abdillah, 2007, Change management dalam reformasi borikrasi.Jakarta: Gramedia

Nogi Hessel Tanglilisan. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Drs. lg. Nursanto . Yogyakarta . 2002 . Andi-Yogyakarta.

Sutomo,Djati, 2001, Menjadi Enterpreneur Jempolan.Jakarta: Republika