Definisi
Birokrasi adalah mesin pelaksana kebijakan. Efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintahan mendapat wujud nyatanya pada efektivitas dan efisiensi birokrasi.
Michael G. Roskin, et al., menyebut pengertian birokrasi. Bagi mereka birokrasi adalah setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan (to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan (decision makers). Idealnya, birokrasi merupakan suatu sistem rasional atau struktur yang terorganisir yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien.
Birokrasi juga dioperasikan oleh serangkaian aturan serta prosedur yang bersifat tetap. Terdapat rantai komando berupa hirarki kewenangan di mana tanggung jawab setiap bagian-bagiannya 'mengalir' dari 'atas' ke 'bawah.'
Selain itu, birokrasi juga disebut sebagai badan yang menyelenggarakan Civil Service (pelayanan publik). Birokrasi terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh eksekutif, dan posisi mereka ini 'datang dan pergi. Artinya, mereka-mereka duduk di dalam birokrasi kadang dikeluarkan atau tetap dipertahankan berdasarkan prestasi kerja mereka. Seorang pegawai birokrasi yang malas biasanya akan mendapat teguran dari atasan, yang jika teguran ini tidak digubris, ia kemungkinan besar akan diberhentikan dari posisinya. Namun, jika seorang pegawai menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan, ada kemungkinan ia akan dipromosikan untuk mendapat posisi yang lebih tinggi (tentunya dengan gaji dan kewenangan yang lebih besar pula).
Birokrasi adalah mesin pelaksana kebijakan. Efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintahan mendapat wujud nyatanya pada efektivitas dan efisiensi birokrasi.
Michael G. Roskin, et al., menyebut pengertian birokrasi. Bagi mereka birokrasi adalah setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan (to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan (decision makers). Idealnya, birokrasi merupakan suatu sistem rasional atau struktur yang terorganisir yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien.
Birokrasi juga dioperasikan oleh serangkaian aturan serta prosedur yang bersifat tetap. Terdapat rantai komando berupa hirarki kewenangan di mana tanggung jawab setiap bagian-bagiannya 'mengalir' dari 'atas' ke 'bawah.'
Selain itu, birokrasi juga disebut sebagai badan yang menyelenggarakan Civil Service (pelayanan publik). Birokrasi terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh eksekutif, dan posisi mereka ini 'datang dan pergi. Artinya, mereka-mereka duduk di dalam birokrasi kadang dikeluarkan atau tetap dipertahankan berdasarkan prestasi kerja mereka. Seorang pegawai birokrasi yang malas biasanya akan mendapat teguran dari atasan, yang jika teguran ini tidak digubris, ia kemungkinan besar akan diberhentikan dari posisinya. Namun, jika seorang pegawai menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan, ada kemungkinan ia akan dipromosikan untuk mendapat posisi yang lebih tinggi (tentunya dengan gaji dan kewenangan yang lebih besar pula).
Keuntungan
Birokrasi
Hierarki
dan definisi tanggungjawab adalah merupakan ciri penting birokrasi dalam
membantu pengurusan tempat kerja yang
tersusun. Lakaran prinsipal terhadap semua tugas haruslah jelas dan harus
disusun dalam bentuk hierarki.Ada Aturan, Norma, dan Prosedur untuk Mengatur
Organisasi
Kelemahan
Birokrasi
Kelemahan-kelemahan birokrasi terletak dalam
hal:
a.
penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional
b.
terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan hirarki
c.
kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi
d. berlakunya pita merah dalam kehidupan
organisasi
Kelemahan-kelemahan
yang terdapat dalam birokrasi sebenarnya tidak berarti bahwa birokrasi adalah
satu bentuk organisasi yang negatif, tetapi seperti dikemukakan oleh K. Merton
lebih merupakan “bureaucratic dysfunction” dengan ciri utamanya “trained
incapacity”.
Usaha-untuk
memperbaiki penampilan birokrasi diajukan dalam bentuk teori birokrasi sistem
perwakilan. Asumsi yang dipergunaksn adalah bahwa birokrat di pengaruhi oleh
pandangan nilai-nilai kelompok sosial dari mana ia berasal.
Salah
satu kelemahan yang sering dikaitkan dengan birokrasi ialah “red tape” .
Istilah ini merujuk kepada satu peraturan birokrasi yang sangat berlebihan
sehingga menyebabkan kelewatan kepada sesuatu urusan ataupun proses.
Keengganan
untuk mengakui adanya konflik di antara otorita yang disusun secara hirarkis
dan sulit menghubungkan proses birokratisasi dengan modernisasi yang
berlangsung di negara-negara sedang berkembang.
Birokratisme
Birokratisme atau red-tape, yang
banyak menjadi budaya birokrasi. Kepentingan masing-masing individu atau
departemen di dalam birokrasi itu sendiri membuat layanan kepada pelanggan atau
pemakai menjadi buruk. Belum lagi diperparah oleh praktek-praktek ilegal yang
sering terjadi dalam tubuh birokrasi, membuat masyarakat banyak dirugikan.
Larry Farell penulis buku
entrepreneurial Age, menyindir birokrat sebagai orang-orang yang kehilangan
visi produk/jasa yang ditwarkan dan visi tentang pelanggan yang dilayani. Dalam
era serba kompetitif, kecepatan dan ketepatan menjadi kunci sukses pelayanan,
lebih-lebih bagi entreprenuer. Struktur perlu dibangun, namun dengan syarat
mutlak dapat membuat kita lincah dan cepat bergerak.
Bagi Max Weber, supaya birokrasi
bisa adil dan efisien, harus memiliki prinsip-prinsip yang rasional. Pertama,
kedudukan dan cara kerja staf terikat oleh peraturan. Kedua, staf memiliki
kompetensi khusus dalam menduduki jabatannya. Ketiga, susunan jabatan bersifat
hierarki, jabatan yang tingkatannya lebih rendah berada di bawah pengendalian
tingkat yang lebih tinggi, dan keempat, peraturan yang mengatur tingkah laku
sesuatu jabatan berbentuk aturan-aturan teknis. Kelima, staf tidak dapat memiliki
sarana produksi administrasi atau ada pemisahan yang tegas antara milik
organisasi dan milik pribadi staf. Keenam, semua sumber daya organisasi harus
bebas dari setiap pengendalian ekstern. Terakhir, tindakan, keputusan,
peraturan administratif harus dirumuskan dan dicatat secara tertulis (lihat
Amitai Etzion, "Organisasi-organisasi Modern", Jakarta, UI-Press,
1982).
Daftar Pustaka
Michael
G. Roskin, et al., Political Science: An Introduction, Bab 16
B.
Guy Peters and Vincent Wright, “Public Policy and Administration, Old and New,
dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, A New Handbook of Political
Science, Part VII, Bab 27
Andrew
Heywood, Politics, Second Edition, (New York : Palgrave Macmillan, 2002)
Azizy,Qodri
Abdillah, 2007, Change management dalam
reformasi borikrasi.Jakarta: Gramedia
Nogi
Hessel Tanglilisan. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widiasarana
Indonesia.
Drs.
lg. Nursanto . Yogyakarta . 2002 . Andi-Yogyakarta.
Sutomo,Djati,
2001, Menjadi Enterpreneur Jempolan.Jakarta:
Republika